Sabtu, 05 April 2025
Beranda / /

  • Akhir Februari 2025, APBN Defisit Rp31,2 Triliun
    Pemerintahan | 22 hari lalu
    Akhir Februari 2025, APBN Defisit Rp31,2 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir Februari 2025 mengalami defisit Rp31,2 triliun atau setara 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski terjadi defisit, pemerintah menegaskan bahwa jumlah defisit tersebut masih dalam target desain APBN 2025.

  • Wajib Pajak Terlanjur Bayar PPN 12 Persen Bisa Mengajukan Pengembalian
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Wajib Pajak Terlanjur Bayar PPN 12 Persen Bisa Mengajukan Pengembalian

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wajib pajak yang sudah terlanjur membayar tagihan tertentu dengan hitungan PPN 12 persen meski tidak tergolong jasa mewah, dipastikan dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

  • Tantangan Ekonomi Global Diprediksi Masih Berlanjut
    Ekonomi | 9 bulan lalu
    Tantangan Ekonomi Global Diprediksi Masih Berlanjut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan tantangan ekonomi global masih akan berlanjut hingga 2025. Setidaknya ada enam ancaman besar yang harus diwaspadai, yaitu suku bunga tinggi, restriksi perdagangan yang ketat, volatilitas harga komoditas, ketegangan geopolitik, populasi dunia yang menua, hingga dampak buruk dari perubahan iklim.

  • Jangan Gagal Paham! Tarif Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan Hanya 10 Persen
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    Jangan Gagal Paham! Tarif Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan Hanya 10 Persen

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung pengembangan sektor pariwisata dan menyelaraskan dengan kondisi perekonomian, pemerintah menurunkan tarif Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan dari semula paling tinggi 35 persen menjadi paling tinggi 10 persen. 

  • Menkeu: Hattrick, Tiga Tahun Berturut Penerimaan Pajak Lampaui Target
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    Menkeu: Hattrick, Tiga Tahun Berturut Penerimaan Pajak Lampaui Target

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021.

  • Kemenkeu Terbitkan Gaji KPPS Pemilu 2024, Simak Besarannya
    Polkum | 1 tahun lalu
    Kemenkeu Terbitkan Gaji KPPS Pemilu 2024, Simak Besarannya

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Besaran gaji KPPS Pemilu 2024. KPPS Pemilu memiliki anggota berjumlah 7 orang yang terbagi menjadi satu ketua enam anggota.

    Tugas KPPS pada Pemilu 2024 diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.


  • Kementerian Keuangan Pemrakarsa RPP Zakat Sebagai Faktor Pengurang Pajak
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Kementerian Keuangan Pemrakarsa RPP Zakat Sebagai Faktor Pengurang Pajak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penantian panjang masyarakat Aceh terhadap implementasi pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menemukan titik terang, setelah Kementerian Keuangan Republik Indonesia disepakati menjadi pemrakarsa RPP Zakat Sebagai Faktor Pengurang Pajak dalam Focus Group Discussion (FGD) dan High Level Discussion (HLD) di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

  • Menteri Keuangan Anggarkan Rp3,2 Triliun untuk Insentif Sektor Perumahan
    Berita | 1 tahun lalu
    Menteri Keuangan Anggarkan Rp3,2 Triliun untuk Insentif Sektor Perumahan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk memberikan insentif di sektor properti. Adapun angka tersebut sebesar Rp0,6 triliun untuk tahun 2023 dan Rp2,6 triliun di 2024.


    Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan insentif ini diberikan untuk penguatan sektor perumahan guna menopang pertumbuhan ekonomi ditengah meningkatnya risiko ketidakpastian global.

  • Stafsus Menkeu: Utang BUMN Bukan Beban Negara
    Berita | 1 tahun lalu
    Stafsus Menkeu: Utang BUMN Bukan Beban Negara

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan masalah utang yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN, yang menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.



« 1 2 3 »